MUNA | Program percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Muna terus digenjot menyusul tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat hingga 30 Mei 2025. Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Muna pun berlomba menyelesaikan proses pendirian koperasi tersebut.
Salah satu yang menunjukkan progres signifikan adalah Desa Kondongia, Kecamatan Lohia. Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) Kondongia telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan resmi menandatangani Akta Notaris pada Senin, 26 Mei 2025, di Kantor Notaris Ary Guntoro.
Ketua Kopdes Merah Putih Kondongia, La Ode Nsora, SH, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat sejak Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan koperasi yang digelar pada 21 Mei 2025. Hanya dalam lima hari, seluruh dokumen dan syarat administrasi berhasil dipenuhi dan diserahkan ke notaris.
“Alhamdulillah, meskipun baru lima hari terbentuk, seluruh persyaratan administrasi telah kami lengkapi. Hari ini kami resmi menandatangani Akta Notaris bersama Sekretaris dan Bendahara koperasi. Ini semua berkat kerja sama yang solid antar pengurus serta dukungan penuh dari Pemerintah Desa,” ujar Nsora.
Lebih lanjut, Nsora menambahkan bahwa dari puluhan berkas pengajuan yang masuk ke Notaris Ary Guntoro, Kopdes Merah Putih Kondongia menjadi yang pertama menyelesaikan penandatanganan Akta Notaris dan siap didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami bersyukur menjadi yang pertama menyelesaikan proses ini secara lengkap. Sebelumnya, Desa Mabolu juga telah menandatangani akta, namun terkendala dalam proses pendaftaran karena data desanya belum terdaftar di kementerian. Hal ini menjadi pelajaran penting, dan kami pastikan semua aspek administrasi telah sesuai sebelum pendaftaran resmi dilakukan,” jelasnya.
Dengan capaian ini, Kopdes Merah Putih Kondongia menjadi koperasi pertama di Kabupaten Muna yang menuntaskan seluruh proses legalisasi di tingkat notariat. Nsora menegaskan bahwa langkah cepat ini dilakukan sesuai arahan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat dalam rangka menyukseskan program strategis nasional tersebut.
