Makassar, 3 Agustus 2025 — Dalam upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, tiga lembaga yakni Kerukunan Keluarga Watang Sidenreng (KKWS), Yayasan Kajian Teknologi Informasi dan Bantuan Hukum Indonesia (YAKTIBHI), serta Lembaga Perjuangan Hak Asasi Manusia Indonesia (LP HAM I), resmi menggelar kegiatan Workshop Kajian Teknis Kampung Kuliner yang bertempat di Aula Pelindo 4 , Kota Makassar.
Workshop ini menjadi langkah awal dari rencana pengembangan Kampung Kuliner sebagai kawasan strategis yang mengintegrasikan ekonomi kreatif, teknologi informasi, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Dalam forum tersebut, para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku usaha kuliner, pemuda lokal, serta akademisi, diajak merumuskan konsep teknis yang aplikatif untuk implementasi program Kampung Kuliner di wilayah perkotaan.
Ketua Umum KKWS, Dr. Ir. Zainal Burhan, Dr rer.nat S.Tp.MM.M.food Tech, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari semangat membangun kampung halaman melalui pendekatan yang adaptif dan inklusif.
“Kampung Kuliner bukan sekadar tempat berjualan makanan, tetapi ruang budaya, ekonomi, dan solidaritas warga yang dibingkai dengan sistem yang modern dan berkeadilan,” ujar beliau.
Sementara itu, perwakilan dari YAKTIBH menekankan pentingnya digitalisasi usaha mikro, mulai dari sistem pencatatan transaksi hingga promosi daring (online). YAKTIBHI juga memaparkan prototipe platform digital pendukung untuk pengelolaan data pelaku usaha dan pelaporan kegiatan.
Dari sisi regulasi, LP HAM I menyoroti urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam aspek legalitas usaha, izin edar makanan, serta hak atas ruang usaha di wilayah kota.
Workshop ini menghasilkan beberapa rumusan awal, termasuk usulan lokasi percontohan, kerangka kerja tim teknis, dan rencana jangka pendek pelatihan serta pendampingan masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi pemantik munculnya model pembangunan berbasis komunitas yang inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga, khususnya di Kota Makassar.
(Ir. Berlianta / Bang Ali )
